Urus Ijin Sendiri (3)


Masalah perijinan ini saya lanjutkan di hari Selasa, 1 Maret kemarin. Dimulai dengan mengecek apakah berkas SKDP saya sudah ditandatangani oleh Ibu Camat atau belum. Seperti biasa, saya langsung diminta masuk ke dalam ruangan Ibu N yang bertugas menyampaikan dan meminta tandatangan Ibu Camat.

KEMARIN

Saya disambut dengan “kebetulan, baru saya mau telepon, ada masalah sedikit”. Ketika saya bertanya masalah apa, beliau mengatakan bahwa masalahnya terletak pada IMB gedung yang akan kami pakai, di situ tertulis bahwa peruntukan gedung itu adalah untuk Rumah tinggal. 

(Hal ini memang pernah jadi kekhawatiran saya sebelumnya. Saya pernah diberitahu petugas perijinan bahwa IMB dari bangunan yang akan kami pakai haruslah merupakan IMB khusus tempat usaha, namun ada kemungkinan bahwa tak apa jika untuk Apotek. Saya juga pernah telepon call center perijinan dan seorang ibu mengatakan, rumah tinggal bisa dipakai untuk apotek.)

Jadi, saya jawab Ibu N tersebut, “saya pernah tanya sama petugas perijinan Bu. Beliau mengatakan bahwa IMB Rumah Tinggal bisa digunakan untuk apotek. Kalau ibu ga percaya, saya bisa kasih no telpnya”

Ibu N tersebut kemudian menjawab, “Ya sudah gini aja, buat ajalah surat pernyataan. Menyatakan bahwa ibu bersedia mengubah IMB ini sewaktu-waktu jika diperlukan”

“Lho, gak bisa dong, Bu” jawab saya, “ini kan bukan rumah saya. Zaya ngontrak bu. Mana mungkin saya ganti begitu saja”

“Ya, minta saja tandatangan pemilik juga”

“Bagaimana suratnya Bu, kapan selesai?”

“Ibu camat masih rapat, nanti diusahakan secepatnyalah ya”

Dengan dongkol akhirnya saya meninggalkan tempat itu. Perlu Anda tahu bahwa pengurusan perijinan saat ini seluruhnya menggunakan online. Tidak bisa menyelipkan uang di dalam map seperti dulu untuk memuluskan urusan Anda. Jadi, jika Anda salah mengupload data, maka Anda akan ditolak dan harus mengulang proses dari awal.

Saya kemudian mengunjungi Jalan Cianjur untuk meminta kejelasan sekali lagi soal IMB. Saat itu sudah pk. 3 sore dan mereka sudah siap-siap mengakhiri layanan. Di situ kemudian saya mendapat sedikit solusi, “Ibu ke gedung sebelah saja urus KRK. Setahu saya, peruntukan rumah tinggal bisa untuk apotek asal luas apotek tidak melebihi 20 persen luas bangunan. Tapi coba ibu ke sebelah saja, bagian tata ruang kota (distaru). Tapi bu, sebenarnya kecamatan tidak ada urusan dengan IMB”

Ketika saya ke gedung sebelahnya, saya diberitahu untuk kembali lagi besok karena layanan sudah tutup lima menit yang lalu (pk. 3 sore). Tanpa hasil yang berarti, akhirnya sore itu saya memutuskan untuk berenang, demi kesehatan tulang belakang saya.

Pulang dari renang, saya mencoba untuk menelepon bagian pengaduan pungli (saber pungli) di nomor 0812.2000.4878 (catatlah, siapa tahu suatu saat Anda membutuhkannya) dan diangkat oleh seorang Bapak bernama Pak A. Saya menjelaskan kepada Pak A perihal permintaan bunga anggrek (“Pak, apakah memang ada ketentuan bahwa pengusaha memberi kontribusi untuk memperindah lingkungan kecamatan, karena kemarin saat saya mengurus SKDP saya dimintai bunga anggrek oleh petugas kecamatan”) dan lamanya pelayanan di kecamatan untuk sebuah tanda tangan saja.

Beliau kemudian mengusulkan agar nanti ketika saya kembali lagi, saya membawa hape dan merekam seluruh percakapan. Kemudian beliau meng-sms saya nomor pribadinya dan jika ada bukti apapun meminta saya mengirimkan via Whatsapp kepada beliau.

HARI INI

Perjalanan pagi ini dimulai dari Distaru kota Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai KRK di sini, sebagai bagian dari janji saya ikut mensosialisasikan masalah ini pada sebanyak mungkin orang.

Petugas KRK yang baik hati bernama Bapak J menjelaskan pada saya mengenai area kuning yang peruntukannya adalah untuk rumah tinggal. Beliau menunjukkan semacam peta lokasi pada saya dan memberitahu bahwa deretan ruko yang saya kontrak peruntukannya adalah untuk Rumah Tinggal. Beliau menjelaskan, per 1 Februaru 2017 hal ini ditertibkan dan tak boleh lagi ada bangunan yang peruntukannya tidak sesuai.

Mengenai area kuning, tidak mungkin ada bangunan di area kuning yang IMBnya bukan rumah tinggal. Kalaupun dipakai usaha, maka hanya usaha-usaha tertentu saja, itupun bangunannya harus merangkap rumah tinggal dan syaratnya area untuk usaha tidak melebihi 20 persen luas bangunan. 

Saya ditunjukkan tabel yang berisi usaha-usaha yang diijinkan di area kuning. Beberapa usaha tidak dibolehkan didirikan di area kuning. Untungnya, apotek merupakan salah satu usaha yang diijinkan untuk berdiri di area kuning (dengan catatan luas area yang digunakan untuk apotek tidak melebihi 20 persen luas bangunan).

Bapak J mengatakan, “Seharusnya siapapun yang ingin mendirikan tempat usaha datang dulu ke kami. Jangan melihat karena bangunannya ruko otomatis bisa dijadikan tempat usaha. Kami akan memberi info apakah suatu daerah / bangunan bisa dipakai tempat usaha atau tidak.”

Kemudian saya bertanya, “jadi apa yang harus saya lakukan jika sudah terlanjur seperti ini”. 

Saya akan mencoba menjelaskan tahapan-tahapan yang harus kita lalui jika mau mendirikan usaha namun IMB kita tidak sesuai. Tahapan-tahapan ini dijelaskan oleh Bapak J dengan sangat baik.

TAHAP PERTAMA adalah membuat site plan atau pengukuran situasi bidang tanah yang akan kita gunakan untuk tempat usaha. Hasil ukur ini nantinya untuk dijadikan acuan perbandingan luas bidang yang kita pakai tempat usaha vs luas bangunan. 

Pengukuran ini harus dilakukan oleh badan / perorangan yang memiliki sertifikat keahlian. Saya diberi dua pilihan yang paling mudah dihubungi di kota Bandung:

  1. Lab. Pusat Kajian Batas Wilayah Prodi Teknik Geodesi Fak Teknik Unwim, Jl. Pahlawan 69 Bandung
  2. Sekretariat Ikatan Surveyor Indonesia Komwil Jabar, Jl. Jakarta 20-22 Bandung

Saya diberitahu bahwa dulunya, pengukuran ini dilakukan sendiri oleh Distaru, tapi untuk menghindari sogok menyogok maka sekarang harus dilakukan oleh badan independen.

TAHAP KEDUA adalah membuat KRK (Keterangan Rencana Kota) dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Hasil ukur (dari tahap pertama tadi) hard copy dan soft copy
  2. Fotocopy berwarna KTP pemohon
  3. Fotocopy PBB dan pelunasan tahun terakhir
  4. Fotocopy sertifikat tanah / Akta Jual Beli (AJB) yang telah dilegalisir pejabat berwenang atau notaris
  5. Akta PT / Yayasan jika SHM milik Perusahaan atau Yayasan
  6. Surat Kuasa Bermeterai apabila pengurusan dilakukan oleh orang lain selain pemegang hak sesuai Surat Tanah
  7. Surat Perjanjian Pemakaian Tanah yang di warmerking notaris apabila: a. Nama di SHM lebin dari satu orang; b. Nama Surat Akta Hibah lebih dari satu orang; c. Nama Surat Ahli Waris Hibah lebuh dari satu orang
  8. Lampirkan gambar pra Site Plan apabila luas tanah yang dimohon lebih dari 1000 m2
  9. Denah lokasi (sederhana, hanya untuk menunjukkan lokasi kepada petugas pemeriksa).

Pengurusan KRK seharusnya bisa online, tapi saya disarankan untuk datang langsung dan dibimbing dalam melakukan pendaftaran online mengingat pelayanan online KRK masih baru.

Lamanya pengurusan ini menurut Bapak J adalah maksimal 14 hari kerja.

TAHAP KETIGA adalah verifikasi gambar rencana. Di tahap ini kita akan melampirkan rencana detil usaha yang akan dibuat di atas bangunan itu. Verifikasi dilakukan untuk memastikan luas usaha kita tidak melebihi 20 persen luas bangunan. Lamanya proses ini adalah 7 hari kerja.

TAHAP KEEMPAT adalah pembuatan IMB baru dengan peruntukan yang sesuai untuk usaha yang akan kita buat, dalam kasus saya menjadi untuk rumah tinggal dan apotek.

Dari Distaru kemudian saya meluncur ke kecamatan karena saya mendapat telepon bahwa Ibu Camat sudah menandatangani berkas saya. Di kecamatan, setelah menunggu di dalam ruangan yang sama sekitar lima menit, akhirnya saya bertemu ibu N (yang wajahnya mirip si Sirik di majalah Bobo)

Kurang lebih percakapan saya dengan dia begini

Ibu N : Ini sudah selesai, mana surat pernyataannya?

Saya menyerahkan surat pernyataan

Ibu N : (sedikit berbisik, suaranya pelan sekali) begini, saya ada titipan dari Ibu (Ibu Camat), kita kan lagi penghijauan, jadi tolong ibu nanti bawa pohon pucuk merah, mau yang lebih bagus juga boleh. Ini ga ada pemaksaan lho ya, tapi anggap saja bantuan untuk kecamatan.

Saya : pucuk merah ya bu? Berapa banyak?

Ibu N : ya, seratus pohon juga boleh. Tapi jangan dikasih pot ya. Potnya mahal.

Saya : seratus bu?

Ibu N : ya, mau lima puluh juga boleh…tapi kalau bisa mah seratus, pucuk merah ya, mau yang lebih bagus juga boleh. Ini kan musim hujan, biar kecamatan jadi bagus.

Saya : iya deh bu, tapi nanti ya, kalau saya sudah tidak sibuk

Ibu N : kapan? Atau tulis saja di sini, kalau ibu akan kirim pucuk merah (menunjuk surat pernyataan bermeterai saya)

Saya : wah, masa ditulis di sini bu, kan beda masalah.

Ibu N : ah, tidak apa-apa, ini kan kertasnya buat pegangan kita.

Saya : Wah, jangan deh bu

Ibu N : atau mau langsung ketemu sekcam aja?

Saya (baru tahu kalau ternyata ibu N bukan sekcam, jadi siapa dia??) : iya deh saya ketemu sekcam saja. Tolong aja bu buatkan janji, kalau SKDPnya saya bisa ambil dulu?

Ibu N : ya, ketemunya harus hari ini, nanti baru mapnya saya kasihkan.

Rasanya ingin sekali marah-marah dan memaki si ibu “katanya ga ada pemaksaan kok dokumen saya ditahan”. Tapi masalahnya dokumen itu masih di beliau, dan saya benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dokumen itu”

Ibu N : kata ibu mah mending tulis aja di sini, apa susahnya, terus diparaf. 

Saya : di kertas lain saja ya bu

Ibu N : ah, jangan di situ saja, itu kan ada meterainya

Saya : duh, jangan deh bu,…saya takut kena

Ibu N : tidak, ini untuk pegangan ibu saja

Saya : baik, tapi kirimnya Senin ya bu, saya sibuk soalnya.

Ibu N : senin tidak apa-apa, tuliskan saja

Kemudian saya menuliskannya, tapi tidak membubuhi paraf dan tidak menuliskan kata “bersedia”. Saya tulis “akan dikirim 50 pucuk merah pada Senin 6 Maret 2017”.

Entah dikirim oleh siapa….dalam tulisan itu saya tidak berjanji bahwa saya akan mengirim dan tidak memberi Paraf sama sekali. Anda terpikur tidak apa yang akan dia lakukan dengan 100 pohon pucuk merah. Saya hanya tidak bisa membayangkan di mana dia akan menaruh 100 pohon itu selain dari dijual kembali ke tukang tanaman.

Setelah saya menulis itu, Ibu N buru-buru mengambil kertasnya dan kemudian menyerahkan SKDP pada saya.

Sepulang dari kecamatan, saya berusaha menelepon Saber Pungli lagi, tapi tidak terhubung dan baru berhasil terhubung pk. 17.3o. Saya diundang untuk membuat laporan ke Inspektorat Bandung esok hari. Kita lihat besok apa yang akan terjadi.

Sebenarnya urusan saya sudah selesai dengan diperolehnya SKDP, tapi saya merasa sebal dengan mentalitas pejabat negara yang memanfaatkan situasi. 

Jangan harap saya akan mengirimkan 100 atau 50 pohon pucuk merah, bahkan satu pohon pun tidak. 

Advertisements