Seperti yang saya ceritakan dua hari yang lalu, tahap selanjutnya adalah mengurus SKDU ke kelurahan. Tempat usaha kami akan berada di Kelurahan Mekarwangi dan Kecamatan Bojongloa Kidul. Saya memulai hari dengan harapan dan doa, mudah-mudahan saja urusan hari itu lancar… anggap saja itu hadiah ulang tahun kecil dari Tuhan,… well, Dia memang sudah memberi banyak, tapi kemarin saya membuat permohonan kecil yang tak berarti untuk-Nya, tapi berarti banyak untuk saya.

Kelurahan

Urusan di kelurahan dimulai sekitar pukul. 10.30 karena saya harus memfotokopi banyak berkas yang baru saya dapatkan paginya, diantaranya tanda tangan dari pemilik gedung. Setelah merapikan, mengisi checklist, menandatangani pernyataan, saya pun berangkat ke kelurahan Mekarwangi yang berada di samping jalan tol itu.

Saya ditemui lagi oleh operator yang kemarin, yang memeriksa berkas saya dengan cepat dan membuat Berita Acara bahwa beliau telah menerima berkas dari saya. Sebuah ketimpangan sistem menurut saya adalah tidak adanya tanda terima yang saya pegang untuk saat pengambilan berkas.

Bagusnya, operator yang menangani saya di kelurahan ini masih muda dan mengerti kekhawatiran saya. Beliau mempersilahkan saya mengambil gambar Berita Acara (tidak boleh dibawa pulang karena harus ditandatangani oleh Pejabat pemeriksa)

20170223_115017

Saya rasa, secara sistem di kelurahan itu (dan juga kelurahan lain) memang tidak mengatur adanya tanda terima dokumen. Mereka bahkan tidak menyuruh para tamu mengisi buku tamu. Entah bagaimana jika ada keteledoran yang menyebabkan dokumen-dokumen itu hilang. Mereka akan dengan mudah mengatakan “oh, saya tidak terima dokumennya tuh” atau “aduh, saya lupa…kapan ya dokumennya diberikan pada saya”

Namun, untungnya hari itu tidak ada yang kehilangan dokumen. Saya bahkan melihat seorang bapak yang dihardik “layanan di sini gratis Pak” saat ingin memberi tip untuk operator yang bertugas.

Pukul 15.10 saya dihubungi oleh operator tersebut yang mengatakan bahwa SKDU sudah selesai dan dapat diambil, juga bahwa Bapak Lurah ingin bertemu dengan saya. Luar biasa pelayanan di kelurahan ini, pikir saya. Mereka dapat menyelesaikan dalam waktu empat jam saja. Maksud saya, memang yang mereka kerjakan hanya mengeprint dua lembar kertas dan meminta tanda tangan Pak Lurah, tapi mengingat birokrasi di Indonesia, maka empat jam merupakan rentang waktu yang fantastis.

Di kelurahan pukul 16.00, saya bertemu Bapak Y yang kemarin, bersikap ramah dan dengan sedikit canggung menjelaskan beberapa hal. Kurang lebih begini,

“Neng, tahu kan sekarang sudah tidak ada pungli, jadi semua urusan ini tidak ada biaya, gratis. Sudah tidak bisa macam-macam sekarang. Tapi Neng, ini mah pesan Bapak (bapak lurah), tolong perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Tolong nanti kalau ada permintaan sumbangan dari Karang Taruna atau PKK, dibantu aja ya Neng.

Oya, satu lagi, kalau ada tukang sampah jangan dikasih materi (uang). Kalau memang Neng mau ngasih, kasih aja baju atau peralatan kebersihan gitu ya Neng.”

Kurang lebih itulah isi pesan dari Pak Lurah untuk saya (dan saya rasa untuk orang-orang lain yang seperti saya). Sebuah pesan yang positif dan bisa dijawab “iya” dengan mudah sekali.

Bapak Y juga menjelaskan bahwa saat ini pengusaha tidak bisa minta bantuan ‘orang dalam’ karena sering ada ‘sidak saber pungli’. “Kalau bapak bawa map terus ada sidak, diperiksa mapnya ternyata punya warga,…wah bisa kena Bapak”. Saya baru mengerti itulah mengapa bapak RW berkata “sekarang mah ga bisa dibantu Neng, harus urus sendiri”.

Saya tidak bisa ke kecamatan hari itu karena terlalu sore, jadi saya memutuskan untuk ke kecamatan esoknya (yaitu hari ini).

Kecamatan

Urusan di kecamatan tidak semulus urusan di kelurahan. Tapi keduanya sama-sama memiliki sistem yang (saya katakan) “tidak mampu telusur”. Saat ada yang datang, tidak ada buku tamu yang harus diisi, sehingga tidak akan ada jejak bahwa kami pernah datang ke kecamatan. Hal ini menurut saya sangat bahaya. Jika kita dimintai pungli dan kita menolak, maka dengan mudah mereka melenyapkan dokumen kita dan mengaku tidak menerima dokumen apapun. Entah saya paranoid atau apa, tapi ‘insting management consultant’ saya mengatakan ada yang kurang dari sistem ini.

Saya datang dan dilayani oleh seorang ibu yang sibuk dengan urusannya sehingga saya yang sudah duduk di hadapannya harus memanggilnya, “Bu, saya mau urus SKDU”. Beliau kemudian meminta anak magang yang masih SMA untuk melihat apakah “ibu ada”. Awalnya saya kira yang dimaksud ‘ibu’ adalah bu Camat, tapi kemudian saya mengetahui bahwa yang dimaksudnya adalah sekretaris camat.

Anak magang itu datang dan dengan polos berkata “ada bu” yang dijawab “sudah dikasih tau ada tamu?”. Anak magang itu kemudian nyengir kuda sambil berkata “belum, dikirain cuma pengen tau ada atau tidak” yang dijawab lagi “Eh, kumaha sih jadi bolak balik. Sok kasihtau ada tamu gitu”

Kemudian saya diminta “masuk saja sendiri ke ruangan kedua”. Saya masuk ruangan pertama (yang ditatap oleh beberapa anak magang yang sedang bekerja di ruangan itu) dan di ruangan pertama ada pintu lagi untuk masuk ke ruangan kedua yang dimaksud. Di ruangan kedua itu ada dua buah meja berbentuk L. Saya diminta menghadap ibu yang duduk di pojokan.

Saya ragu apakah ini Ibu Camat atau bukan. Jika ibu camat, kok ya duduk di pojokan. Kalau bukan Ibu Camat, untuk apa saya menghadap dia, bukankah operator di depan yang seharusnya bertugas menerima berkas saya dan meneruskannya pada Ibu Camat.

Insting ‘ada udang di balik batu’ saya ternyata benar. Saya duduk dan ibu itu memeriksa kelengkapan dokumen saya satu persatu (tanpa check list, mungkin saja dia sudah hafal berkas apa saja yang diperlukan).

“Siapa Yoanna”
“Saya sendiri bu”
“Kelurahan kebonlega?”
“Itu rumah saya bu, usaha saya yang ini di mekarwangi”
“Rumah sendiri”
“Ngontrak Bu”
“Berapa ngontraknya?”. Sampai sini saya merasa tidak relevan, untuk apa dia menanyakan uang kontrakan saya. Tapi saya ini orang yang polos cenderung bodoh dalam menilai maksud tersembunyi orang, jadi saya jawab apa adanya, sejumlah uang.

Dia kemudian bertanya lagi “Kahartos teu?”. Maksudnya apakah usaha saya akan ada artinya dibandingkan dengan uang yang saya keluarkan untuk sewa. Pertanyaan itu tidak saya jawab, bukan urusannya sama sekali!

Berbeda dengan Pak Y yang menyampaikan untuk memberi melalui Karang Taruna atau PKK, ibu ini mengatakan begini,

Gini ya Neng, memang tidak ada di Perda, tapi tanggungjawab perusahaan untuk memperindah Lingkungan Kecamatan.

Saya menatap dengan tatapan tidak mengerti, sehingga dia menjelaskan dengan lebih rinci

Bukan lingkungan perusahaan ya Neng, da pasti lingkungan perusahaan mah akan Neng bikin bagus kan? Yang ibu maksud lingkungan kecamatan. Yah, bawa apalah gitu buat kecamatan, boleh alat kebersihan, boleh tanaman, bunga, anggrek gitu misalnya…

Tiba-tiba saya teringat sehari sebelumnya diingatkan oleh pemilik tempat saya menyewa, seorang Cici yang baik sekali, bahwa dulu dia pernah mengurus ijin ke kelurahan di mana Ibu Lurahnya suka sekali anggrek dan minta dikirimi banyak anggrek. Cici itu (mungkin menyadari dirinya Warga Negara Keturunan yang bisa saja dipersulit) akhirnya mengirim satu mobil anggrek untuk Ibu Lurah.

“Maksudnya gimana ya Bu? Saya bawa bunga buat kecamatan?”
“Ya…tidak ada sih Neng, di Perda,…tapi kan kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam lingkungan kecamatan.”
“Bunga aja atuh ya Bu”
“Iya, anggrek gitu… Atau kalau mau ngasih itu juga boleh (maksudnya ngasih “mentahnya”), ibu ada langganan di Cihideung, nanti ibu beli sendiri”

Jadi begini…Saat Ahok membersihkan birokrasi di Jakarta, beliau menaikkan gaji PNS. TIDAK ADA ALASAN untuk pungli karena kebutuhanmu sudah dipenuhi. Jika masih ada yang nekad, warga bisa langsung sms gubernur dan petugas ybs akan distaffkan. Pantas saja dia dibenci, budaya menerima hadiah yang sudah mendarah daging di Indonesia tiba-tiba dibasmi begitu saja, oleh Warga Negara Keturunan lagi…

Di Bandung, rupanya birokrasi ingin diperbaiki, tapi entah mengapa PNS masih merasa butuh untuk mendapat penghasilan, atau (sekali lagi) memang budaya ‘menerima hadiah’ itu sudah mendarah daging dan tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan dalih “SABER PUNGLI”.

Karena kemarin saya sudah bertekad untuk tidak memberi uang, maka saya berkata “baik bu, nanti saya belikan bunga”

“Ya, ibu bilang gini kan supaya dipersiapkan dulu bunganya, sebelum nanti ditandatangani suratnya”.  Beliau kemudian meminta no telp saya dan berjanji akan menghubungi jika dokumen sudah siap.

Sebenarnya ini sudah masuk ancaman. Saya mendengar kalimat terakhir itu seperti “kalau tidak dikasih bunga, saya tidak yakin dokumen ini akan ditandatangani.

Saya kemudian pergi dari situ dengan bingung. Jika saya tidak memberi bunga, maka belum tentu dokumen itu ditandatangani. Jika saya memberi bunga tapi jelek, maka dokumen itu belum tentu juga ditandatangani. Saya akui saat itu saya tidak berpikir panjang. Saya pergi ke tegallega, membeli tiga kuntum Anggrek (dua buah anggrek bulan dan satu anggrek dendrobium) seharga Rp. 280.000 dan kemudian kembali ke Ibu yang tadi meminta bersama dengan teman saya, seorang pria (karena saya mendengar kalau menangani ibu-ibu bawalah seorang pria).

Saya sengaja datang ke operator yang ada di depan sambil berkata “Bu, saya bawa bunga anggrek untuk ibu yang tadi. Saya taruh mana bunganya?”

Ibu operator yang di depan itu wajahnya seperti takut dan canggung menjawab “langsung dibawa ke dalam saja Bu bunganya”

Lalu saya mengajak teman saya yang membawa bunga masuk, menemui ibu yang meminta bunga anggrek. Ibu itu melihat saya terkejut dan tak lama kemudian teman saya masuk sambil membawa anggrek. Dia kemudian berdiri, cengengesan sambil berkata
“aduh, meni cepet gini”,
“Ditaruh di mana bu bunganya”
“Ya, taruh di sini saja”
“Dapat pesan dari penjualnya bu, itu bunga jangan disiram tiga hari. Jadi kapan saya bisa ambil berkas-berkas saya?”
“Senin atau selasa. Nanti ibu kabari”
“Ada tanda terima untuk berkas-berkas ini bu?”
“Tidak ada”

Dia bahkan tidak membuat Berita Acara penerimaan dokumen untuk berkas-berkas yang saya berikan. Entah sistem macam apa ini. Saya bayangkan, jika saya menolak memberi anggrek, atau ngajak ribut dengan berkata “saya tidak mau berikan suap”, maka beliau bisa dengan mudah membakar dokumen-dokumen saya dan berkilah “saya tidak terima tuh”. Atau membakar salah satu dokumen dan berkata “oh, tidak bisa ditandatangani, masih banyak yang kurang dokumennya”

Di luar, saya bertanya pada ibu Operator di depan, “apakah yang tadi saya temui itu Ibu Camat” dijawab “bukan, ibu Camat sedang tidak di tempat”

Sepulangnya dari sana, saya mengirimkan tweet kepada walikota. Namun saya tidak yakin akan menerima respon, mengingat ini bukan tentang membangun taman di tengah kota… Saya hanya bisa menarik nafas dan berharap semuanya baik-baik saja dan bu Camat senang dengan anggrek yang saya berikan.

Ah, seandainya saja ada seorang Ahok di Jawa Barat ini, saya tentu akan langsung mengirimkan sms aduan. Sayangnya hanya adasatu Ahok di Indonesia, itu pun kemudian dikriminalisasi. Tak heran banyak pejabat yang takut menjadi seperti Ahok…

Kita lihat bagaimana kelanjutannya nanti. Apakah dokumen saya akan beres Senin, Selasa atau bahkan lebih lama? Apakah ada masalah dengan kelengkapan karena ibu Camat tidak suka anggreknya, atau dia menyukainya… Sulit juga kalau Tuhan terus menerus direpotkan untuk urusan yang sebenarnya dipercayakan pada umat-Nya.

 

 

Advertisements