Urus Ijin Sendiri


Kata orang, tahun yang baru harus memiliki target-target dan goal baru. Tahun ini, saya dan adik saya berencana untuk membuka sebuah Apotik. Setelah pencarian tempat selesai dan kami mendapatkan tempat yang cukup strategis (Mekar Laksana 11G), memilih nama yang bagus (Gravita Farma) dan mengurus renovasi, denah dan lain-lain, kami mau tidak mau harus mengurus perijinan.

Saya tidak tahu apakah dapat dikatakan keberuntungan atau ketidakberuntungan, sebelum kami mengajukan ijin, pada tanggal 27 Januari 2017 Kepala BPPT kota Bandung tertangkap tangan menerima pungli (baca beritanya di sini), menyebabkan kantor BPPT kota Bandung di jalan Cianjur 34 diberi police line dan selama tiga minggu tidak beroperasi (dua minggu diberi police line, satu minggu kemudian penyesuaian).

Lucunya (saya baru tahu berita ini kemarin), selama kantor tidak beroperasi, pendaftaran online tetap dibuka sehingga saat ini berkas pendaftaran yang menunggu diproses benar-benar menumpuk dan petugas-petugas perijinan itu (sebagian baru) harus bekerja keras beberapa minggu ke depan. Untuk menghindari pungli, mulai saat ini ke depan, seluruh perijinan di kota Bandung HARUS melalui online. Jadi jika Anda membayar calo untuk membuatnya, calo itu pun harus mengurus online. Saya diberitahu bahwa kemarin antrian perijinan yang masuk sudah mencapai angka 900-an. Entah kapan perijinan saya bisa masuk, diproses dan selesai.

Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan mengurus perijinan perusahaan perseorangan. Seharusnya perijinan ini tidak rumit, apalagi di kantor kelurahan dan kecamatan dipasangi tulisan besar-besar mengenai pengaduan pungli. Namun yang saya takutkan, justru karena tidak adanya pungli para petugas itu mempersulit perijinan (mudah-mudahan ketakutan saya tidak benar).

Dalam tulisan ini juga saya akan memberikan draft formulir yang bisa Anda semua unduh dan gunakan ketika mendaftar (saya mengalami sulitnya mendapat form ini sehingga ingin membantu Anda yang kesulitan)

 

HO, SIUP dan TDP

Anda dapat mengurus seluruh perijinan online, termasuk membuat HO, SIUP dan TDP  di dpmptsp.bandung.go.id. Buatlah akun Anda terlebih dahulu harus membuat Akun (dengan nomor KTP dan Password)

Seperti kita tahu, untuk membuat perusahaan, Anda HARUS membuat SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Untuk membuat SIUP, Anda harus terlebih dahulu membuat HO (Hinder Ordonantie) / Ijin Gangguan.

Berikut adalah syarat membuat HO:

  1. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap. Untuk perusahaan perorangan, Anda bisa menggantinya dengan Neraca, silahkan lihat formatnya di sini.
  2. Scan KTP asli direktur / pemilik
  3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga. Formatnya lihat di sini
  4. Keterangan Domisili Perusahaan (dari kelurahan, akan saya ceritakan tahapannya kemudian)
  5. Pernyataan kesanggupan memenuhi / menaati ketentuan pelestarian lingkungan. Formatnya lihat di sini
  6. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat lainnya). Jika fotocopy harus dilegalisir asli.
  7. Scan Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) berikut gambar denah / situasi
  8. Scan Surat Sewa Tanah / Persetujuan Pemanfaatan Tanah
  9. Scan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
  10. Copy pengesahan AD PT (dari Menkumham). Tidak perlu untuk perusahaan perorangan.
  11. Scan Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir
  12. Bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Formatnya seperti ini, bisa diperoleh di kantor pemadam kebakaran kota Anda
  13. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan. Tidak perlu untuk perusahaan perorangan

KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDU)

Dalam rangka membuat HO, ini hal rumit pertama yang harus Anda urus. Saya bilang rumit karena hari ini saya habiskan bolak balik ke sana ke mari, sebagian karena kebodohan saya sih. Pagi ini saya memulainya dengan menemui Pak RT untuk tandatangan ijin gangguan tetangga untuk pembuatan HO (Awalnya, saya tidak tahu sama sekali syarat membuat SKDU).

Agak membingungkan juga jawaban Pak RT ini. Kurang lebih begini percakapan saya dengan beliau:

Pak RT : Ah, saya mah tandatangannya nanti saja, pak RW saja dulu
Saya : Pak RW-nya di mana
Pak RT : Kebetulan Pak RW petugas keamanan di sekolah ini. Saya juga. Saya tugas pagi, Pak RW tugas malam.
Saya : Oh, kalau rumahnya di mana?
Pak RT : Kebetulan sekarang mah lagi Rapat di Kecamatan. Neng datang aja nanti sore jam 5 atau 6 ke sini lagi.
Saya : Bapak atuh tanda tangan dulu.
Pak RT : Ah nanti saja Pak RW dulu.
Saya : Trus bapak kapan?
Pak RT : Saya mah besok pagi saja. Tapi kalau mau ketemu saya dan pak RW, di pergantian shift saja besok jam 6 pagi.
Saya (mulai kesal): Ya sudah, saya sore saja ke sini lagi.

Sepertinya Pak RT tidak tahu bahwa yang namanya hirarki dalam pemberian tanda tangan adalah bawahan terlebih dahulu, baru atasan. Beliau tidak mau terkesan “melangkahi” memberi tanda tangan dulu tanpa mengetahui makna tanda tangannya (selain biaya administrasi yang akan beliau dapatkan setelah tanda tangan).

Setelah percakapan itu saya menyempatkan bertanya mengenai pembuatan SKDU. Beliau menjelaskan bahwa SKDU dibuat di kelurahan, tapi bisa juga “dibantu” pak RW jika mau. Saya ini orang yang taat aturan. Saya benci jika ada pungli atau sogok atau suap atau apapun. Entah apakah akhirnya nanti saya akan menggunakan “bantuan” ini kalau dipersulit di kantor kelurahan besok.

Ke Kelurahan yang salah

Dari Pak RT, saya memutuskan untuk ke kelurahan. Kebodohan saya membawa saya ke kelurahan kebonlega, mencari di google map dan menemukan harus berjalan sekitar 200 meter untuk masuk ke dalam gang sempit menuju kantor kelurahan Kebon Lega. Setelah bercakap-cakap dengan ibu petugas yang baik hati, saya diberitahu bahwa saya sepertinya telah salah. Seharusnya saya mendatangi kelurahan Mekarwangi dan bukannya kelurahan Kebonlega.

Dari situ, saya masuk lagi ke perumahan Mekarwangi melalui jalan pintas dan bertanya pada satpam di sana. Pak Satpam menjawab bahwa kelurahan Mekarwangi terletak di samping jalan tol, namun tidak ada jalan menuju ke kelurahan itu (agak membingungkan memang). Jadi menurut beliau saya harus belok kanan ke arah jalan tol dan memarkirkan mobil saya di bahu jalan (sebelum masuk pintu tol) kemudian melompat pembatas jalan dan langsung saja masuk kantor kelurahan.

Awalnya terdengar mudah, saya membelokan mobil saya ke arah jalan tol dan menemukan bahwa TIDAK MUNGKIN saya parkir di bahu jalan kecuali saya mau mengambil resiko petugas jasa marga akan menderek mobil saya. Malangnya, tidak ada jalan berputar sehingga mau tidak mau saya harus masuk ke jalan tol (sambil memaki-maki dalam hati) keluar di pintu tol Buah Batu dan karena bete memutuskan lewat jalur kota saja.

Kali ini saya tidak mau melakukan kesalahan konyol, saya membuka google map yang ternyata tidak ada keterangan apapun tentang kelurahan Mekarwangi. Jadi, saya memarkirkan mobil saya di jalan sebelum belok kanan ke arah pintu tol dan menanyakan pada pemilik warteg. Sekali lagi saya diberitahu untuk masuk gang (yang tidak bisa dimasuki mobil). Setelah berjalan sekitar 200 meter lagi, saya menemukan kantor kelurahan yang letaknya persis di samping jalan tol.

Petugas kelurahan yang membingungkan

Di kantor kelurahan, saya bertanya pada anak muda yang duduk di bagian informasi. Awalnya saya meminta seluruh persyaratan membuat SKDU dan beliau memberi saya sebuah kertas yang berisi persyaratan yang harus saya bawa untuk mengurus SKDU (Agak aneh karena beberapa rangkap dengan pengurusan HO, untuk apa rangkap-rangkap begini sebenarnya?? Kalau sudah disetujui kelurahan untuk apa berkas yang sama harus dilampirkan ke BPPT)

  1. Surat pengantar dari RT dan RW setempat. Saya tidak bisa memberi formatnya karena Anda harus memintanya langsung dari pak RT/RW
  2. Fotokopi KK dan KTP
  3. Bukti lunas PBB tahun terakhir dan NPWP
  4. Surat keterangan pemberitahuan tetangga (ini rangkap dengan poin 3 dari pengurusan HO)
  5. Sertifikat / Akte Sewa Bangunan (Rangkap dengan poin 8 pengurusan HO)
  6. Berita acara pembentukan / Akta Notaris (rangkap dengan poin 1 pengurusan HO)
  7. IMB (rangkap dengan poin 7 pengurusan HO)
  8. Surat pernyataan Biopori dan bebas PKL dan harus menjaga kebersihan di lingkungan perusahaan tersebut setiap hari, di atas materai 6000 (sebenarnya intinya sama dengan poin 5 pengurusan HO, tapi formatnya berbeda karena untuk kepentingan SKDU). Formatnya lihat di sini.
  9. Foto lokasi perusahaan / tempat usaha. Foto dari luar, harus terlihat tetangga kanan kiri.
  10. Untuk badan hukum yang berbentuk PT, dilampirkan pengesahan PT (rangkap dengan poin 10 pengurusan HO)
  11. Surat keberatan tidak keberatan dari pemilik bangunan (rangkap dengan poin 8 pengurusan HO)
  12. Map 2 buah
  13. Seluruh berkas difotokopi dua rangkap.

Tiba-tiba ada seorang bapak yang berkata bahwa untuk mengurus SKDU Apotek, saya harus mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas kecamatan, karena panti pijat pun begitu (agak aneh karena perbandingannya tidak apple to apple). Kurang lebih percakapan saya begini:

Bapak Y : Neng, kemarin juga ada yang ngurus panti pijat, kudu bawa rekomendasi puskesmas, itu kan untuk kesehatan juga kan
Saya : Setahu saya rekomendasi Puskesmas itu nanti Pak, dan untuk mendapatkan rekomedasi Puskesmas perlu SIUP. Nah, saya ini kan lagi usaha mendapatkan HO supaya bisa ngurus SIUP.
Bapak Y: ini mah cuma ngasihtau ya Neng, kemaren juga yang bikin panti pijat harus dapat rekomendasi Puskesmas

Kemudian dia menelepon Puskesmas, Bapak A dan seperti mengarahkan agar Bapak A menjawab bahwa rekomendasi itu diperlukan.

Bapak Y : Tuh Neng kata bapak juga perlu
Saya : Duh, saya nanti coba deh ke sana Pak.
Bapak Y : Atau coba aja Neng ke dinas kesehatan
Saya : Apoteknya belum ada Pak. Ke dinas kesehatan itu syaratnya kalau SIUP udah ada. Nah ini saya urus SIUP kan. Kalau saya ga dikasi SKDU gimana saya bisa urus HO. Kalau ga urus HO gimana saya bisa dapat SIUP, kalau ga ada SIUP gimana saya bisa dapat rekomendasi dinas kesehatan???
Bapak Y : Duh bapak mah ga tau neng, coba aja Neng ke Puskesmas

Kemudian saya meninggalkan keluarahan dengan perasaan campur baur antara bingung dan dongkol setengah mati.

Dari situ saya memutuskan untuk pergi menemui Papa saya di Apoteknya. Saya ingin meminjam telepon dan menanyakan langsung pada petugas Puskesmas. Dari petugas Puskesmas saya mendapat no HP Bapak A yang kemudian setelah percakapan yang alot dan panjang, disertai bumbu kemarahan dari saya, beliau ga ngerti-ngerti juga akhir percakapan kami kurang lebih begini:

Saya : Oke, sekarang gini… Apa syarat saya dapat rekomendasi Puskesmas?
Bapak A : Ibu harus punya ijin dinas kesehatan. Nanti dinas periksa kelengkapan Apotek ibu.
Saya : Kalau saya minta ijin ke dinas, saya harus punya SIUP Apotek?
Bapak A: Iya bu
Saya : (kesal) Bapak ngerti gak sih masalah saya? Saya belum punya apotek sampe sekarang. Apoteknya masih berupa rumah kosong. Supaya itu bisa jadi apotek, saya harus dapet ijin dinas, supaya dapet ijin dinas saya harus dapet SIUP. Supaya dapet SIUP saya harus dapet HO, supaya dapet HO saya harus punya SKDU. Tadi Bapak Y yang menelepon bapak bilang saya harus punya rekomendasi dari Bapak untuk bisa dapet SKDU. INI APA-APAAN???
Bapak A : Ibu mau apa jadi dari saya? Apa yang bisa saya bantu
Saya : Saya mau buat SKDU. Apa saya harus dapet rekomedasi dari Bapak
Bapak A : Ngg….. sepertinya tadi saya ada salah paham Bu waktu telepon sama Bapak Y
Saya : Jadi gimana?
Bapak A : Saya telepon deh bu sekarang Bapak Y nya
Saya : Oke, besok kalau Pak Y masih ngotot saya harus punya rekomendasi dari Bapak, saya bakal telepon Bapak di depan Bapak Y. Bapak jangan sampe ga angkat telepon saya.
Bapak A : Sekarang juga Bu saya telepon Pak Y nya.
Saya : Oke. Terimakasih Pak… Punten nih sebelumnya…
Bapak A : Eh, bu…kalau saya sms aja Pak Y gapapa?
Saya : ya (tutup telepon sambil dalam hati berkata “TERSERAH!! MAU LU TELEPON, LU SMS, LU EMAIL, LU PAKE SURAT TERSERAAAH!!!!!!”)

Kembali ke Pak RT dan Pak RW

Dari menelepon yang menguras emosi, saya memutuskan untuk berenang sekalian mendinginkan diri. Saya menderita backpain tepat setahun yang lalu yang sempat membuat saya sulit berjalan beberapa minggu. Backpain itu sembuh dengan 6 kali fisioterapi, namun terkadang sering kumat. Suster yang menerapi saya mengatakan jika tidak ingin kumat saya harus rutin berenang 2 kali seminggu. Berhubung minggu-minggu ini akan menjadi minggu yang sibuk, maka backpain saya TIDAK BOLEH sampai kumat.

Setelah selesai berenang, saya kembali menemui Pak RT yang masih tugas jaga sekolah sambil menunggui warungnya. Saya tanyakan soal Pak RW dan beliau bersedia menelepon pak RW dan mengantarkan saya ke rumah Pak RW lewat gang-gang kecil di antara komplek Mekar Wangi. Di Rumah Pak RW, saya mendapat keterangan RT/RW (yang sebenarnya dibuat oleh pak RT) dan mendapat cap RW. Lucunya, Pak RT buru-buru meninggalkan saya (mungkin tidak bisa meninggalkan posnya lama-lama) sehingga saya sempat nyasar di dalam gang-gang kecil itu dan muncul di sisi yang cukup jauh dari tempat saya memarkir mobil. Karena Pak RT lupa tanda tangan, maka saya harus menemui beliau lagi di posnya.

Sebelum meninggalkan RW, saya bertanya apakah ada biaya untuk semua ini, yang dijawab “biaya administrasi aja Neng, serelanya”. Parahnya, dompet saya tertinggal di mobil dan beliau berkata “bukan apa-apa Neng, Pak RT suka nanyain ke saya”. “Oke Pak, nanti biaya administrasi RW saya titipkan ke Pak RT saja ya”.

Ketua RT dan ketua RW itu bekerja tidak digaji (Makanya aneh juga ada cagub Jakarta yang menjanjikan Rp. 1 M kepada tiap RW). Karena tidak digaji maka mereka membutuhkan “biaya administrasi” agar mendapat “bayaran” dari kebaikan hati yang mereka berikan saat membantu warga mengurus surat-surat.

—-

Hari ini, itulah akhir perjalanan saya. Besok saya kembali akan menghadap kantor kelurahan. Berharap Bapak Y tidak ada dan petugasnya berbeda sehingga saya tidak harus susah-susah menjelaskan mengenai rekomendasi Puskesmas yang sebenarnya tidak perlu. Mudah-mudahan saja Pak Lurah ada sehingga saya mudah mendapat SKDU. Saya bertekad tidak akan memberi suap, dan akan memberi aduan ke nomor yang tertera jika dipersulit. Mudah-mudahan Bapak Walikota peduli jika ada yang memberi aduan. Jika tidak, entah sampai kapan perijinan ini akan selesai.

 

Advertisements