Permohonan maaf dan batal punya gubernur wanita


Beberapa hari ini saya dibuat pusing dengan deadline buku dan audiobook yang molor-molor. Inilah yang saya tidak suka sejak dulu, tergantung pada orang lain. Maksudnya begini, untuk urusan buku, saya baru mendapat kabar bahwa salah satu operator anaknya disunat, sehingga penyelesaian buku agak terhambat, di mana seharusnya selesai pada hari Rabu.

Kemunduran deadline ke hari Rabu pun disebabkan oleh adanya kesalahan yang ditemukan oleh seorang pembuat endorsement yang saya hormati pada kata-katanya yang dibuatnya sendiri beberapa bulan yang lalu. Beliau minta agar saya menghentikan proses “naik cetak” dan merevisi film yang sudah jadi.

Sedangkan audiobook, seperti yang saya pernah katakan, terhambat karena dua kandidat kami berhalangan. Kandidat pertama menutup usahanya, dan kandidat kedua, seorang agen, mengatakan dirinya sudah keluar dari perusahaan tersebut tanpa mau menyebutkan perusahaan apa tempat dia membuat CD sebelumnya.

Jadi, saya tidak bisa melakukan apapun kecuali bersabar dan lewat tulisan ini memohon maaf pada para pembaca setia saya yang sudah memesan buku dan audiobook “Letters From Parents”.

Oya, kemarin Jawa Barat mengadakan pesta rakyat.  Dalam alam demokrasi, rakyat memilih pemimpin yang mereka pikir cukup layak untuk memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Hal yang tidak saya sukai dari pemilihan gubernur Jawa Barat ini adalah penetapan batas 30 persen untuk pemimpin terpilih. Jadi, mereka yang akan menjadi pemimpin secara otomatis adalah yang mendapat suara lebih dari 30 persen (karena ada lima calon dan diasumsikan 70 persen sisanya terdistribusi di empat calon lainnya). Keberatan saya adalah, bukankah 70 persen suara lainnya tidak memilih dia?

Sangat tidak adil memutuskan seorang kandidat menjadi pemimpin sementara mereka hanya dipilih oleh tiga puluh suara. Lagipula, bukankah ini rawan demo? Tujuh puluh persen rakyat yang merasa tidak memilih pemimpin tersebut akan berdemo ketika apa yang mereka harapkan tidak terwujud.

Berbeda dengan pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Jokowi akhirnya menang dengan suara 42,6 persen di putaran pertama, dan kurang lebih 89 persen di putaran kedua. Hasilnya? Meski ada pihak yang tidak suka dan mencaci serta mencari kesalahan Jokowi, rakyat membelanya.

Saya sendiri mendukung pasangan nomor 5. Selain karena misinya yang jelas soal birokrasi bersih (tidak seperti calon lain yang mengawang-awang seperti “menjadikan jabar makmur, agamis, dll), juga karena Rieke adalah seorang wanita dan jarang sekali pemimpin wanita di Indonesia. Tanpa mendiskreditkan kaum pria dan dengan melupakan kasus Angelina Sondakh, saya selalu berpikir kalau wanita cenderung lebih “bersih” dalam politik.

Sulit sekali menyuap polisi wanita dengan uang, berbeda dengan polisi pria. Saya bahkan pernah melihat polisi wanita memilih untuk menyuruh push up supir yang melanggar sebagai ganti “uang damai”.

Lihat saja walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang berhasil membuat Surabaya meraih Adipura untuk kategori kota metropolitan pada tahun 2011. Di tangannya Surabaya menjadi bersih dan indah (bandingkan dengan Bandung yang kotor, semrawut dan kumuh). Surabaya yang sebelumnya dikenal sebagai kota gersang dan panas, dengan sampah di mana-mana, berhasil disulap menjadi kota yang penuh dengan taman nan asri. Membuat kota Surabaya menjadi selain bersih, hijau, dan asri, juga enak dipandang mata, sekalipun kita berada di tengah jalan raya dengan kepadatan lalu-lintas.

Ah, saya kecewa sekali karena Ahmad Heryawan yang sekali lagi dipilih. Entah apa yang ada di pikiran para pemilihnya. Walau banyak penghargaan yang diperoleh, namun itu hanya de jure, pada kenyataannya, Jawa Barat masih tetap kotor, jalan rusak di mana-mana, banyak sampah karena sulit menemukan lokasi pembuangan yang sesuai.

Advertisements